Category Archives: Other projects

Digital converter kit for analog microscope

Berikut ini adalah video sederhana alat  digital converter kit for analog microscope buatan Dr. Andri Subandrio, dosen Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Kelompok Keahlian Geologi Terapan, Institut Teknologi Bandung.

Silahkan klik link Youtube ini.

Ringkasan:

Konverter kit ini dapat digunakan untuk manangkap hasil pencitraan lensa secara analog menjadi format digital untuk dapat dihubungkan dengan berbagai media digital, seperti: LCD projector, LCD monitor, aplikasi mobile, dll.

Konverter kit ini dirancang dan dibuat oleh Dr. Andri Subandrio, dosen Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Kelompok Keahlian Geologi Terapan, Institut Teknologi Bandung.

Alat ini telah dikembangkan sejak 15 tahun yang lalu dan telah berevolusi kepada bentuk dan fungsinya saat ini.

Mikroskop kuno berusia satu abad dan mikroskop analog teknologi 30 tahun lalu yang banyak digunakan oleh laboratorium di berbagai universitas, dapat mengeluarkan sinyal digital bila digabungkan dengan alat ini.

Peranti keras ini dapat dihubungkan kepada berbagai mikroskop analog, baik yang menggunakan sumber cahaya (seperti mikroskop untuk analisis sayatan tipis/preparat, maupun mikroskop tanpa sumber cahaya (misalnya mikroskop untuk mengamati fosil atau spesimen-spesimen biologi lainnya).

Dengan alat ini maka:

  1. usia pakai mikroskop dapat diperpanjang,
  2. biaya revitalisasi lab dapat ditekan,
  3. proses belajar mengajar dapat berjalan lebih baik karena hasil pengamatan mikroskop dapat diperlihatkan secara langsung kepada peserta kuliah melalui layar lebar atau LCD projector.Untuk mendapatkan keterangan lebih rinci, dapat berhubungan langsung via email ke:

    – andri[@]gc[.]itb[.]ac[.]id
    – cc ke dasaptaerwin[@]outlook[.]co[.]id.

    Video ini dibuat oleh:
    Dasapta Erwin Irawan
    Twitter: @dasaptaerwin

Air di TSM

Screen Shot 2013-07-22 at 10.14.25 AM

 

 

 

 

 

 

Kemarin hari Minggu sedang jalan dengan keluarga ke TSM. Sewaktu pulang ngantri di sisi timur gedung, saya mencatat beberapa hal:

1) Mengamati hujan deras kemarin di TSM,talang air berdiameter >10″ mengucur air deras. Drainase luber (bahkan air muncrat setinggi setidaknya 30 cm dari celah-celah tutup drainase. Selain itu saya juga mengamati ada rig drilling sedang berjalan, ternyata memang sedang berjalan pemboran sumur imbuhan.
2) Tandanya air hujan berlebih, kualitas baik, lantas buat apa sumur air tanah terus dipompa? (setidaknya apakah bisa pompa hanya dinyalakan pada saat-saat tertentu saja). Saatnya menggunakan air hujan (lihat fenomena di no 1).
3) tampung air hujan, olah (sedikit), pakai. Utk yg sdh masuk drainase, injeksikan. Perlu instalasi injektor. Memang perlu investasi yang tidak sedikit. Tapi akan lebih hemat in long run.
4) Tapi suplai air aman, keran mengucur lancar, pengunjung pun tenang tdk perlu antri panjang jd tersenyum senang *halah* 🙂

 

 

 

PERANAN GEODESI SATELIT DALAM MEMAHAMI DINAMIKA BUMI DI WILAYAH INDONESIA

Pidato Ilmiah Prof. Hasanuddin Zainal Abidin – 9 Februari 2008

PERANAN GEODESI SATELIT DALAM MEMAHAMI DINAMIKA BUMI DI WILAYAH INDONESIA

 

Profesor Hasanuddin Z. Abidin

 

Sinopsis

          Menurut IAG (International Association of Geodesy) Geodesi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian dari Bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya beratnya masing-masing, dalam ruang tiga dimensi yang berubah dengan waktu. Sedangkan Geodesi Satelit adalah sub-bidang ilmu Geodesi yang menggunakan bantuan satelit (alam ataupun buatan manusia) untuk menyelesaikan tugas dan permasalahan geodesi, yang secara mendasar terkait dengan penentuan posisi, penentuan medan gaya berat, serta penentuan variasi temporal dari posisi dan medan gaya berat.

          Pada saat ini aplikasi sistem-sistem Geodesi Satelit, seperti SLR (Satellite Laser Ranging), LLR (Lunar Laser Ranging), VLBI (Very Long Baseline Interferometry), Satelit Altimetri, Satelit Navigasi (e.g. GPS dan Glonass) sangat luas dan beragam, mulai dari bidang geodesi, survei dan pemetaan, navigasi, kelautan, kebumian maupun kedirgantaraan.

          Dalam orasi ini, penulis secara umum akan terlebih dahulu menjelaskan peranan yang dapat diberikan metode-metode geodesi satelit dalam memahami dinamika Bumi di wilayah Indonesia, yang secara geografis, geologis maupun geofisis mempunya dinamika yang relatif cukup tinggi. Selanjutnya pembahasan akan dikonsentrasikan pada pemanfaatan dari metode Satelit Navigasi, dalam hal ini GPS (Global Positioning System), yang telah dilakukan untuk lebih memahami dinamika Bumi di wilayah Indonesia.

          Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan studi deformasi gunung api, penurunan tanah (land subsidence), pergerakan tanah (landslides), serta aktivitas tektonik pada beberapa lokasi di wilayah Indonesia akan diberikan dan dijelaskan.

          Orasi ini akan ditutp dengan beberapa saran dan rekomendasi untuk mengoptimalkan peranan geodesi satelit dalam proses pembangunan di Indonesia secara umum dan meningkatkan pemahaman dinamika Bumi wilayah Indonesia secara khusus.

 

Pasted from <http://www.mgb.itb.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=47>

 

Force Majeur Definitions

GLOSSARY OF INSURANCE TERMS (www.insure.com/glossary.cfm)

Force majeur shall be understood to mean, among other things: wars (inside or outside the Netherlands), mobilization, riots, floods, obstructions of transport, restriction, discontinuation or stagnation of supplies from public utility companies, lack of fuel, lack of raw materials, fire, break-down of machinery and other accidents, strikes or other unforeseen circumstances including those in the country supplying the raw materials or semi-manufactured products, with circumstances impede or delay seller’s normal operations or make it impossible to expedite the order in time.

WIKIPEDIA ONLINE ENCYCLOPEDIA (www.wikipedia.org)

Force majeure (French for “greater force”) is a common clause in contracts which essentially frees one or both parties from liability or obligation when an extraordinary event or circumstance beyond the control of the parties, such as war, strike, riot, crime, act of God (e.g., flooding, earthquake, volcano), prevents one or both parties from fulfilling their obligations under the contract. However, Force Majeure is not intended to excuse negligence or other malfeasance of a party, as where non-performance is caused by the usual and natural consequences of external forces (e.g., predicted rain stops an outdoor event), or where the intervening circumstances are specifically contemplated.

http://www.alway-associates.co.uk/legal-update/article.asp?id=48

Force Majeur is a French term which was introduced into English Case Law in Lebeaupin v Crispin as

“ All circumstances independent of the will of man AND which is not in his power to control”

Vis Majeur is more commonly known as An Act of God. Such a term is rarely seen in construction contracts but is noted here to identify that the phrase is narrower than Force Majeur because, arguably, some acts of God are with in the power of man to control.

 I ChemE form of Contract defines Force Majeur as

 “……. any circumstances beyond the reasonable control of a party which prevent or impede the due performance of a Contract including but not limited to war or hostilities; riot or civil commotion; epidemic; earthquake flood or other natural disaster;………

 Similarly MF/1 standard Form of Contract defines Force Majeur as war, hostilities…….ionising waves…..radio activity……..pressure waves…….revolution…….riot…….any other circumstances beyond the reasonable control of the contractor.

 Asuransi Bumida

 Yang dimaksud dengan pengertian kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar diri si tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.

 Princeton Dictionary

  • not expected or anticipated; “unexpected guests”; “unexpected news”
  • forced: made necessary by an unexpected situation or emergency; “a forced landing”
  • not planned; “an unexpected pregnancy”
  • happening or coming quickly and without warning; “a sudden unexpected development”

 

 

Meriam Webster Dictionary

unexpected

: not expected : UNFORESEEN

 http://www.thefreedictionary.com/unpredicted

 Adj.      1.         unpredicted – without warning or announcement; “they arrived unannounced”; “a totally unheralded telegram that his daughter…died last night”- M.A.D.Howe

 
unannounced, unheralded

unexpected – not expected or anticipated; “unexpected guests”; “unexpected news”

 

http://thesaurus.reference.com/browse/unanticipated

 Definition:  sudden Synonyms:  hasty, hurried, jerky, precipitate, precipitous, quick, rushing, sudden, surprising, unanticipated, unceremonious, unexpected, unforeseen Antonyms:  anticipated, deliberate, expected, gradual, leisurely

Earmarking concept

These are some definition of earmarking.

http://www.thefreedictionary.com/Earmarking

 ear·mark

n.

1. An identifying feature or characteristic: a novel with all the earmarks of success.

2. An identifying mark on the ear of a domestic animal.

tr.v. ear·marked, ear·mark·ing, ear·marks

1. To reserve or set aside for a particular purpose. See Synonyms at allocate.

2. To mark in an identifying or distinctive way.

3. To mark the ear of (a domestic animal) for identification.

 

En.wikipedia.org

Earmarks in public finance

In public finance, an earmark is a requirement that all or a portion of a certain source of revenue (such as a tax) must be devoted towards spending on a specific public expenditure. Earmarking bypasses the normal procedure where tax revenue is pooled in a general fund which is then distributed among separate spending programs.

For example, in the United Kingdom a tax on television licences is directly allocated to the British Broadcasting Corporation (BBC).

Governments are often fond of earmarking, while public finance experts often criticize earmarking since it provides an avenue for corruption including kickbacks and because it reduces the discretion and flexibility of the government, which may lead to a loss in economic efficiency.

“often reflecting procedures established over time that may differ from one appropriation bill to another. For some bills, an earmark may refer to funds set aside within an account for a specified program, project, activity, institution, or location. In others, the application may reflect a more narrow set of directives to fund individual projects, locations, or institutions.”

 “uses a different definition of earmarks, namely specified funds for projects, activities, or institutions not requested by the executive, or add-ons to requested funds which Congress directs for specific activities.”

 Not specifically authorized; Not competitively awarded; Not requested by the President; Greatly exceeds the President’s budget request or the previous year’s funding; Not the subject of congressional hearings; or Serves only a local or special interest.” [2]

Hydrogeological Analysis in Regional Planning of Tigaraksa City, Tangerang, Banten, Indonesia

Hydrogeological Analysis in Regional Planning of Tigaraksa City,
Tangerang, Banten, Indonesia

Deny Juanda Puradimaja

Research Group on Applied Geology, Faculty of Earth Sciences and Mineral Technology, Institut Teknologi Bandung,

Jl. Ganesha No. 10, 40132 Bandung, Indonesia (e-mail: erwin@gc.itb.ac.id)

B. Kombaitan

Research Group on Regional Planning, School of Architecture, Planning, and Policy Development, Institut Teknologi Bandung,

Jl. Ganesha No. 10, 40132 Bandung, Indonesia (e-mail: kombaitan@pl.itb.ac.id)

D. Erwin Irawan

Research Group on Applied Geology, Faculty of Earth Sciences and Mineral Technology, Institut Teknologi Bandung,

Jl. Ganesha No. 10, 40132 Bandung, Indonesia (e-mail: erwin@gc.itb.ac.id)

Keywords: groundwater basin, groundwater recharge area, regional planning

Submitted to: Jurnal Geoaplika

Abstract

Since 1980’s large scale housing has been developed at suburban areas of Jakarta to respond the needs. Tigaraksa is one of the areas, with 1.110 km2 area, 3.185.944 of population. The area then was selected as the capital of Tangerang Regency. The goal of this paper is to reconfirm the hydrogeological condition of Tangerang Regency, especially Tigaraksa area based on new data as materials to evaluate the hydrogeological role of the area. To achieve the goal, the methodology must cover surface and sub surface condition. Surface observation and geoelectrical mapping has been done to expose the hydrogeological setting as working basis for planners. It can be concluded that Tigaraksa area lies on the recharge area of Tangerang Regency. Based on hydrogeological mapping, it can be found that there are layers of porous formation exposed in the area then dipped northward. This condition shows the importance of hydrogeological considerations to spatial planning. It is essential for future regional planning to converts the area as groundwater conservation area with artificial recharge methods, without reducing its current function as capital city.

1. BACKGROUND

Since 1980’s large scale housing has been developed at suburban areas of Jakarta to respond the needs (Winarso dan Kombaitan, 1997). One of them is Tigaraksa which then be used as the capital of Tangerang Regency (Figure 1 and Table 1). The statistics of the area are 1.110 km2, 3.185.944 of population, 2869 of density.

Sustainability concept makes a bridge between today and future. Usage of natural resources without exhausting them. The balance between utilization and conservation of the natural resources.

Figure 1. Map of town distribution in Jabodetabek area (in hectares, Ha)

Table 1. List of town distribution in Jabodetabek area (in hectares, Ha)

2. OBJECTIVES

The hydrogeological and spatial planning study is objected to reconfirm the hydrogeological condition of Tangerang Regency, especially Tigaraksa area based on new data. The study will be used as materials to evaluate the appropriate step to conserve water recharge in the area.

3. METHODOLOGY

Hydrogeological condition is a combination of two main aspects: the solid and the fluid. The solid aspect comprises the material and the geometry of an aquifer and the hydraulic properties of the aquifer; while the fluid aspect involves the hydraulic behaviour of the groundwater. Therefore, two complementary methods have been carried out in this study (Figure 2):

(1). Surface mapping of volcanic aquifer system with 1 : 25.000 scale, to identify the geometry of the aquifer and the hydraulic properties of soil (unconfined aquifer). The data were obtained from observation of nearly 100 wells and 20 geoelectrical shot points.

(2). Flow net analysis, to identify the groundwater flow system. The main data is groundwater level position.

Figure 2. Flowchart of the research

4. BACKGROUND THEORIES

4.1 Sustainable Regional Planning

Planning is a decision-making process regarding “the future”. On each scale of planning process, spatial rules of the social life have been formed. In planning process preparing scenarios on community scale, firstly spatial analyses should be carried out. Several regional planning issues of new town / large-scale housing development: Peri-urbanization processes: “kotadesasi”; Productive agricultural land conversion to urban use’ Job-housing mismatch: toward a self-contained new town development; Sustainable principles: Macro level: physical suitability of such development; Micro level: land use based on land suitability analyses.

Throughout the world, spatial planning strategies focusing on the sustainable development have ecological approach. Both regional and urban planning processes have been based upon ecological issues. Each land is not suitable for every kind of land uses or is suitable for only one land use from the natural resource point of view. Two important analyses in urban planning processes: a) Supply side: development capacity analyses; b) Demand side: development needs analyses; c) Sustainable approach: balancing the demand to supply side. Development capacity analyses: a) Macro level: physical suitability of such development; b) Micro level: -> location suitability mapping: Spatial pattern of factors is sensitive to local principles -> Relative suitability of locations for specific land use categories (Figure 3).

4.2 Hydrogeological Considerations in Regional Planning

Large scale housing requires continuous supplies of water. This has been the major issue for cities and regions in Indonesia. Regional planning theories recognizes six physical parameters biotic and non biotic: slope, rock / soil, water, vegetation, earth resources, and geological hazards. Therefore, it can be noticed that planning needs to identify natural resources and potentials. The position of water in third rank suggests the critical role of water as controlling factor in regional planning. Moreover, hydrogeological condition plays important role to regional planning design, which is composed of three parts (Figure 4): hydrometeorology, hydrology or watershed, and hydrogeological basin. The technical procedures must be convergence between mapping stages as drawn on Table 2.

Figure 3. The five tasks for land classification and urban land use design (Kaiser et al., 1995)

Figure 4. The three integrated system of water (G. Castany, 1982)

Table 2. The convergence of groundwater potential evaluation in planning stages

(Deny Juanda P., 2006).

Consecutively groundwater as part of water resources needs to manage based on hydrogeological basin. Therefore groundwater management must consist of: hydrogeological mapping in various scale (regional and technical), understanding of hydrogeological character of INPUT (recharge area) – PROCESSES (flowing area) – and OUTPUT (discharge area), control on groundwater contamination (natural and man-made contamination) through optimization and groundwater conservation, and control on aquifer capacity to supply sustainable water needs (Figure 5).

Recharge area is where rain or surface water infiltrates to the aquifer. Discharge area is where many groundwater springs emerge to surface. Flowing area is where the groundwater flows from recharge to discharge area. The 3 areas are controlled by geological condition. As a result, groundwater flow differs from surface water flow. To sharpen the analysis, surface and subsurface mapping is very important (Figure 6).

Noting descriptions above, hydrogeological basin identification is strongly correlated with regional planning, recalling that hydrogeological boundaries rarely coincide with administrative boundaries (Figure 7).

Figure 5. An illustration hydrogeological basins and groundwater behaviour.

Figure 6. An illustration of the importance of hydrogeological schematization by means of surface and subsurface mapping.

Figure 7. Groundwater basin setting: hydrogeological boundaries and administrative boundaries. Aquifer 1 has local recharge-discharge system, aquifer 2 has intermediate system, and aquifer 3 has regional system (Deny Juanda P., 2006).

5. Hydrogeological System of Tigaraksa Area

Hydrogeological study has been done at Tigaraksa, the administration centre of Tangerang Regency. Based on subsurface analysis, the groundwater basin of Tangerang Regency is composed of three productive aquifers with common dip to the north (Figure 8). The aquifers consist of: the volcanic deposits of Genteng Formation, Banten Tuff Formation, and alluvium aquifer. The aquifers are located at 0 – 40 m up to more than 100 m (Table 3). In the aquifer systems, there are layers of interstitial clay deposits with thickness of 1 – 5 m, as impermeable lenses.

Table 3. Aquifer stratification.

 

Draft 2

19 Juni 2007

Aquifer group

Depth (m)

Thickness

Material

I

0-40

3-7 m

Clay, sand, conglomerate

II

40-100

2-76 m

Breccia, sand, clayish sand, tufaceous sand

III

> 100

8-22 m

sand, tufaceous sand with clay intercalation

he basal boundary is The Bojongmanik Formation with impermeable properties. River plays role as the west boundary, sea water as north boundary, and normal fault as east boundary. Based on potentiometric map, groundwater comes from the southern area of the regency, as recharge area then flows northward through Alluvium, Banten Tuff, and Genteng Formation.

From the hydrogeological boundary, it can be concluded that Tigaraksa area lies on the recharge area. Since the development of the area has not considered the hydrogeological setting, it is essential for future regional planning to converts the area as groundwater conservation area with artificial recharge methods, without reducing its current function.

There are three productive aquifers (dip to the north): he volcanic deposits of Genteng Formation, Banten Tuff Formation, and alluvium aquifer. The aquifers are located at 0 – 40 m up to more than 100 m. Layers of interstitial clay deposits with thickness of 1 – 5 m, as impermeable lenses. Based on potentiometric map, groundwater comes from the southern area of the regency. Groundwater flows northward through Alluvium, Banten Tuff, and Genteng Formation.

Figure 8. The hydrogeological setting of Tangerang Regency

6. CONCLUSION

It can be concluded that Tigaraksa area lies on the recharge area of Tangerang Regency. Based on hydrogeological mapping, it can be found that there are layers of porous formation exposed in the area then dipped northward. This condition shows the importance of hydrogeological considerations to spatial planning. It is essential for future regional planning to converts the area as groundwater conservation area with artificial recharge methods, without reducing its current function as capital city.

REFERENCES

1. Baja, Chapman, and Dragovich, 2002, Using GIS-based Continuous Methods for Assessing Agricultural Land Use Potential in Sloping Areas, Journal of Environment and Planning, 29:3-20.
2. Castany G. (1982) Principles et méthodes de l’hydrogéologie Ed. Dunod Université – Bordas, Paris.
3. Deny Juanda Puradimaja, 2006, Hidrogeologi Kawasan Gunungapi dan Karst di Indonesia, Pidato Guru Besar ITB, Desember 2006.
4. Edward J. Kaiser, David R. Godschalk and F. Stuart Chapin, Jr, 1995, Urban Land Use Planning, 4th Edition. Urbana , IL : University of Illinois Press.
5. Fabos, J. Gy, 1985, Land-Use Planning. From Global to Local Challenge. A Downden and Culver book. Environmental Resource Management Series. Chapman and Hall. New York.
6. McHarg, 1969, Design with Nature, John Wiley & Sons
7. Winarso, Haryo, Boy Kombaitan, 1997, The Jabotabek Area: Space Restructuring And The Emergence of Formal Private Residential Developer. Makalah yang dipresentasikan dalam the 4th APSA International Congress on Urban Restructuring in the Fast Growing Asia. Institut Teknologi Bandung, Indonesia 2-4 September, 1997.

KK GT telah mengadakan Forum Jawa Barat Selatan[info lembaga] KK GT telah mengadakan Forum Jawa Barat Selatan

KK Geologi Terapan telah menginisiasi kerjasama bersama Pemprov Jabar melalui Bapeda Jabar mengenai perencanaan wilayah Jawa Barat selatan. Acara tersebut telah diadakan pada Hari/Tgl Rabu, 23 Mei 2007 di Bumi Sawunggaling. Acara ini dibuka oleh Prof. Sudarto Notosiswoyo selaku Dekan FIKTM dan dihadiri lebih dari 40 peserta. Empat orang nara sumber telah memaparkan hasil kajian awal masing-masing, terdiri dari: Dr. Prihadi Sumintadireja dari KK Geologi Terapan, Dicky Saromi, MSc dari Bapeda Jabar, Ir. Dewi dari Distamben Jabar, dan Prof. Djoko Sujarto dari Planologi ITB.

Selengkapnya di http://www.fiktm.itb.ac.id/kk-geologi_terapan/?p=47

[info Pengabdian Masy] Ceramah Pengelolaan Airtanah berbasis Cekungan Airtanah Distamben Jateng

Pada hari Rabu, 13 Juni 2007 akan diadakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Airtanah bagi Pengebor/Pengguna Airtanah di Jawa Tengah di Semarang. Prof. Deny Juanda diminta untuk menyampaikan judul paparan MANAJEMEN PENGELOLAAN AIRTANAH BERBASIS CEKUNGAN AIRTANAH (CAT) DAN AKIFER: Peranan Juru Bor untuk Mendapatkan Data Pemboran yang Berkualitas. Paparan dalam format pdf akan segera tersedia di http://www.fiktm.itb.ac.id/kk-geologi_terapan/?p=58 .